TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat menindaklanjuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu maupun sarana dan prasarana penunjang di kawasan perbatasan.
Salah satunya, dengan menyiapkan lahan yang nantinya digunakan untuk pembangunan PLBN di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kaltara.
Berdasarkan informasi dari Biro Pengelola Perbatasan Negara (PNN) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, kesiapan lahan untuk pembangunan PLBN yang ada di Long Midang, Kecamatan Krayan dari total kebutuhan seluas 18,01 hektare, telah tersedia lahan seluas 13 hektare yang merupakan hibah dari masyarakat setempat. Sedangkan untuk PLBN yang ada di Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau dari total luas lahan yang dibutuhkan seluas 3 hektare, telah terpenuhi semua yang juga merupakan hibah dari masyarakat.
Selain dua PLBN Terpadu tersebut, dua PLBN Terpadu lain, yakni di Long Labang, Lumbis Ogong dan Sei Nyamuk, Sebatik, Nunukan juga sudah hampir selesai dilakukan pembebasan. “Untuk PLBN Long Labang, dari total kebutuhan lahan seluas 4,5 hektare, lahannya sudah ada siap. Merupakan hibah dari masyarakat. Sementara PLBN yang berada di Kecamatan Sebatik Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk, dari total kebutuhan lahan seluas 3 hektare, telah tersedia lahan seluas 1,1 hektare milik pemerintah daerah (Pemda) Nunukan. Sisanya masih dalam proses,” beber Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Untuk yang di Sungai Nyamuk, sesuai hasil kunjungan kerja Gubernur, belum lama ini, telah diperintahkan Biro Perbatasan agar menyiapkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memfasilitasi sebuah rapat koordinasi di pusat terkait percepatan pembebasan lahan PLBN Terpadu Sei Nyamuk.
“Untuk lahan yang ada di PLBN tersebut, sudah kita bebaskan lahan seluas 1,1 hektare milik pemda, dan perlu dibebaskan lagi seluas 1,9 hektare lahan milik masyarakat,” ujarnya.
Dirinya berharap dengan terbitnya inpres sekaligus dengan kesiapan lahan yang sudah ada, semakin mempercepat terwujudnya PLBN Terpadu di Kaltara. (humas)
