SAMARINDA. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran (TA) 2018 disampaikan Bupati Ismunandar dan diterima secara simbolis Kepala Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim, Cornell Syarief Prawiradiningrat di Ballroom BPK Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Jumat (29/3) lalu.
Ismu -sapaan hangat Ismunandar- tidak sendirian. Dia didampingi Sekretaris Itwil, Jasrin dan Sekretaris BPKAD, Hamdan. Sekitar pukul 14.30 Wita, Ismu bergabung bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, Pj Sekdaprov Kaltim, Meiliana dan deretan perwakilan kepala daerah lainnya di Kaltim. Di antaranya dari Berau ada Wabup Agus Tantomo, Sekda Paser Katsul Wijaya, dan Sekda Penajam Paser Utara (PPU) Tohar. Agenda mereka sama yakni dalam momen penyerahan LKPD untuk segera diaudit oleh BPK. Ismu pada kesempatan itu mengatakan bahwa penyampaian LKPD jadi hal yang wajib disampaikan pemerintah daerah ke BPK dalam ruang fokus pengelolaan keuangan.
Tentunya pengunaan dana yang masuk dalam rencana kerja sesuai dengan pembelanjaan hasil di lapangan dan prosesnya dalam tingkat kewajaran. Kutim dalam hal ini sudah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun lalu. Nah di tahun ini kami pro aktif terus mempertahankan prestasi WTP,? terangnya.
Menurutnya, Pemkab Kutim terus berusaha agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. LKPD merupakan tanggung jawab pemerintah kepada peraturan perundang-undangan. Berkas yang diserahkan adalah catatan atas laporan keuangan. Berisi informasi tentang penggunaan anggaran yang dituangkan secara layak. Sesuai dengan standar pelaporan.
"Contohnya dalam hal ini saya sudah sampaikan setiap coffee morning kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim harus siap jauh-jauh hari melaporkan laporan keuangan. Ini dapat memberikan kerja sama dengan BPK secara kooperatif dan jelas dalam hal pencatatan dan perbaikan," tambahnya.
Gubernur Kaltim Isran Noor dalam arahan singkatnya meminta para pemangku kebijakan yang dilakukan kepala daerah seperti Kutim, Berau, Paser, dan PPU bahwa LKPD menjadi pijakan keuangan daerah. Seperti pengelolaan aset daerah yang tercatat baik dan anggaran daerah yang belum teraudit (unaudited) segera dilaporkan tepat waktu ke BPK.
Prinsip komitmennya LKPD harus transparan dan akuntabel untuk mendapatkan hasil terbaik menuju opini WTP. Mari bersama-sama menjaga LKPD berisi catatan lengkap sesuai pertanggungjawaban pemerintah,? terangnya. Senada, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Cornell Syarief Prawiradiningrat melaporkan ada 4 kabupeten/kota yang menyerahkan hasil LKPD TA 2018. Mulai dari Kutim, Berau, Paser, dan PPU sesuai jadwal undangan resmi yang dikeluarkan BPK.
"Terima kasih kedatagannya di kantor BPK. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh kepala daerah berkomitmen melaporkan LKPD sesuai dengan standar keuangan Pemerintah RI,? katanya. Cornell berharap, pemerintah daerah terus berbenah dan memperbaiki sistem administrasi keuangan masing-masing. Bahkan mengimbau kepada pemerintah di daerah, tidak segan-segan untuk berkonsultasi dengan BPK RI, terkait hal-hal yang akan menghambat pelaksanaan atau pengelolaan keuangan.
?Selama ini, LKPD di kabupaten/kota se-Kaltim sudah bagus dan memperoleh WTP. Tetapi harus diingat LKPD bisa menjadi sarana pemersatu Kaltim. Artinya daerah sama-sama kompak terbuka dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu selama audit perlu ada komunikasi juga oleh pemerintahan ke BPK, jadi target WTP tidak lepas. WTP itu stempel sertifikat di dalamnya ada persetujuan komitmen transparan,? tutupnya. (adv/jn/nha)
