SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur membawa dampak besar terhadap perekonomian daerah yang mendorong investor masuk ke Kaltim akan memicu kebutuhan logistik meningkat dan uang yang beredar di masyarakat akan tinggi.
Namun, menghadapi tantangan tersebut tak mudah. Diperlukan orkestrasi antara kerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota.
Demikian hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik usai Serah Terima jabatan dan Pisah Sambut Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi periode 2018-2023 kepada Pj Gubernur Kaltim di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Rabu 4 Oktober 2023.
"Pastinya kita melihat ada tantangan baru Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Ini tantangan luar biasa. Ini kan baru di Indonesia. Kita punya program strategis luar biasa. Bagaimana kita koloborasikan membangun orkestrasi, Proyek Strategis Nasional, Kaltim maju dan Kabupaten Kota miliki kesempatan yang sama. Ini bukan hal mudah," ujarnya.
Akmal Malik menambahkan pertumbuhan ekonomi Kaltim sekitar 4,4 persen diperkirakan akan terus naik. Apalagi, pemerintah pusat mendorong investor masuk ke Kaltim yang membutuhkan lebih banyak sarana prasarana.
"Bagi kami sebagai orang birokrasi mencoba membangun orkestrasi dan koloborasi sesuai aturan. Ada UU Nomor 3 Tahun 2021 yang direvisi kemarin, ada Undang Undang Pemda, ada Undang-Undang (mengatur) sektoral. Kita ingin ini berjalan harmonis," jelasnya.
Akmal Malik juga menegaskan dirinya fokus bagaimana Kaltim bisa maju bersama dengan IKN. Dan tidak ada perbedaan kondisi perekonomian antara daerah provinsi dengan IKN.
"Kita ingin bangun IKN dulu, optimalkan kontribusi Kabupaten Kota ke IKN. Kita tidak mau ada disparitas (pembangunan IKN dan Kaltim)," jelasnya.
Sebelumnya, Isran Noor menyampaikan Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih sangat tinggi jumlah orang miskin sekitar 6 persen lebih. Hal ini menjadi diakui sebagai kegagalannya dan pihaknya telah berupaya mengurangi orang miskin dengan membangun program rumah layak.
"Kami telah berusaha kuat. Kami telah berupaya untuk bagaimana mengurangi orang miskin. Dan sekarang masih berjalan kurangi orang miskin salah satunya rumah layak huni bagi masyarakat Kaltim. Tapi, saya tidak berani minta sampaikan Pj Gubernur, untuk melanjutkan. Karena, itu hak prerogratif Pj Gubernur," jelas Isran.
Isran menegaskan pembangunan rumah layak di Kaltim sangat penting. Ia memperkirakan apabila terbangun 5000 rumah layak huni lebih, kemiskinan di Kaltim bisa ditekan dari 6 persen menjadi di bawah 2 persen. (myn)
