TANJUNG SELOR – Sebagai provinsi baru yang mengejar ketertinggalan dari provinsi lain, Kalimantan Utara sangat membutuhkan investasi di segala bidang sehingga membuka lapangan pekerjaan dan menumbuhkan perekonomian.
Untuk itu, agar investor mau menanamkan modalnya di provinsi bungsu ini, berbagai upaya dilakukan Pemprov Kaltara. Salah satunya, keringanan pajak maupun proses perizinan yang tidak memakan waktu lama.
Dengan keringanan pajak maupun perizinan yang mudah, diyakini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Risdianto, penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tertarik berinvestasi.
"Sebagai contoh, pajak di Jawa 10. Nah, kalau di kita bisa jadi 7 nilainya yang harus dibayar. Tentu investor pasti tertarik,” ujar Risdianto, Senin (15/4).
Kebijakan tersebut dinilainya berperan sebagai upaya pemerataan kegiatan ekonomi di skala nasional. Apalagi, kata dia, Kaltara saat ini masih harus bersaing keras dengan provinsi lain yang sudah memiliki infrastruktur lebih baik. Namun begitu, karena potensi investasi sektor primer dari bidang energi yang dimiliki, hal tersebut mampu menjaga posisi tawar yang dimiliki Kaltara.
“Persaingan kita tidak terlepas dari daerah yang memiliki infrastruktur lebih memadai seperti di Pulau Jawa. Tapi Kaltara ini memiliki potensi menarik dari energi. Biaya energi untuk industri yang jauh lebih rendah, setidaknya bisa untuk terus dijual dalam mengundang investor,” ujarnya. (*/fai/fen)
