WARGA Kalimantan Utara yang menggunakan KTP dengan nomenklatur Kalimantan Timur, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara.
Apalagi, jumlahnya pun tidak sedikit. Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan menyebutkan jumlah pengguna KTP dengan nomenklatur Kalimantan Timur mencapai 40 persen. “Kami masih mengusahakan,” ujarnya, Senin (6/5).
Pihaknya menargetkan perubahan nomenklatur dari Kaltim ke Kaltara rampung di tahun ini. Namun, tetap berpatokan dengan ketersediaan atau distribusi blangko KTP-el dari pusat.
Ketika blangko yang dikirim cukup, dia optimistis bisa selesai sesuai target. “Jadi, tergantung kecukupan blangko. Karena memang selama ini masih bergantung pada kecukupan blangko,” ujarnya.
Dia mengungkapkan banyak masyarakat yang mau mengganti KTP dengan nomenklatur Kaltara. Hanya saja, blangko terbatas. Selain itu, jarak dan akses ke wilayah perbatasan dan pedalaman juga menjadi salah satu kendala. “Saat kami berada di wilayah perbatasan, kami meminta masyarakat bersabar. Dan, jika akan mengganti kami minta melalui camat. Karena biaya dan akses jalan sulit. Jadi daripada masyaralat satu per satu datang ke Disdukcapil, lebih baik diserahkan ke camat. Nanti dari camat mengurusnya,” kata Samuel.
Terkait wilayah yang warganya masih banyak menggunakan KTP Kaltim, Samuel menyebutkan, beberapa di wilayah perbatasan dan pedalaman. “Selain itu, pegawai juga kebanyakan masih memiliki KTP Kaltim. Ini yang menjadi tugas kami,” imbuhnya.
Menurutnya, secara administrasi penggunaan KTP dengan nomenklatur Kaltim tidak menjadi masalah. Hanya saja, masyarakat di perbatasan dan pedalaman menginginkan KTP dengan nomenklatur Kaltara.
“Intinya kami akan upayakan tahun ini yang 40 persen itu,” ujarnya. (*/fai/fen)
