MENGEMBANGKAN kelompok kerja advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang beranggotakan lintas sektor provinsi maupun kabupaten/kota sebagai salah satu strategi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di lingkup masyarakat.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi advokasi dan KIE Program KKBPK bagi pengelola provinsi dan kabupaten/kota, di Samarinda mulai Selasa (18/6) dan berakhir hari ini (21/6). Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menuturkan, program KKBPK untuk meningkatkan kualitas keluarga-keluarga agar lebih mudah, tentu harus dilakukan lintas sektor dan lintas program. Sinergi terus menerus menjadi potensi, sehingga perlu disatukan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan teknik advokasi yang efektif.
“Sebab itu kami memakai peran konsultan, bagaimana seluruh kabupaten/kota itu melakukan kegiatan advokasi yang efektif, sehingga seluruh potensi yang ada itu bisa dikerjakan ke arah tujuan yang kita harapkan bersama. Kemudian bukan hanya mengarah, tetapi kegiatan itu harus dipercepat karena kita ingin kesejahteraan lebih cepat tercapai," katanya. Ia menyebutkan saat ini kabupaten/kota fokus membentuk tim advokasi sesuai target yang telah ditentukan. Agar lebih cepat tercapai sesuai indikator yang didapatkan, bahwa program tersebut berjalan di masyarakat.
“Indikator demografi yang diukur salah satunya adalah total fertility rate (TFR) rata-rata jumlah anak yang dilahirkan setiap ibu selama masa reproduksinya. Di Kaltim pada awal program tahun 1970-an itu rata-ratanya 6 jadi banyak yang punya anak di atas 6 tahun. Namun pada 2017 BPS melakukan survei namanya Survei Demografi Kesehatan Indonesia di Kaltim, itu posisinya di rata-ratanya 3 berarti ada penurunan 50 persen dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Meski demikian, Eli mengatakan, untuk tidak terlalu cepat berbangga, banyak hal yang harus dilakukan. Melihat dari tren nasional kini sudah di posisi TFR 2,4. Artinya Kaltim lebih tinggi dari nasional. “Kami melihat kegiatan di Kaltim sudah berjalan on the track, karena tren dari tahun 2012-2017 selama 5 tahun ini turun 0,01 digit. Artinya kalau ternyata turun, kita sudah bergerak tapi harus lebih cepat, lebih efektif. Kami sangat bersyukur dibantu tim Yayasan Cipta, ini adalah unsur yang membimbing tim dari seluruh kabupaten dan kota bagaimana bergerak cepat,” ungkapnya.
Sementara itu Program Manager Yayasan Cipta Dini Haryati mengatakan, Program KKBPK bukan saja urusan BKKBN saja tetapi juga lintas sektor. Karena itu perlu mendorong supaya khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten bergerak bersama-sama, untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera melalui pembangunan keluarga.
"Program dari Direktorat advokasi BKKBN sudah masuk ke strategi nasionalnya, untuk advokasi saat ini memang sedang dikembangkan di seluruh provinsi yang mudah-mudahan di tiap tahunnya bisa dikerjakan dengan baik,” tuturnya. Yayasan Cipta merupakan lembaga nasional yang berada di 34 provinsi, fokus di 10 provinsi prioritas salah satunya Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalbar, Kaltim, NTT, hingga Papua. (adv/nch/nin)
