PEMPROV Kaltim berencana untuk membatalkan pembangunan Transmart yang berlokasi di eks Lamin Indah di Jalan Bhayangkara.
Hal ini memang sangat berbeda dengan keinginan Gubernur Kaltim sebelumnya, Awang Faroek Ishak yang berambisi membangun Transmart di lokasi 4,1 hektare.
Menyikapi hal ini, Pemkot Samarinda pun tak ingin mengambil pusing. Saat ditanya mengenai tanggapan hal tersebut Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengaku semua itu kewenangan Pemprov Kaltim.
"Karena Transmart itu kerja samanya dengan BUMD Provinsi. Jadi semua kewenangan mereka," singkat Jaang saat dihubungi Samarinda Pos, melalui via seluler Senin (31/12).
Ya, Pemprov Kaltim memang telah menunjuk Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) untuk membangun wahana milik PT Trans Corporation. Namun nyatanya masih terbendung Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak dikeluarkan Pemkot Samarinda. Sebab lahan eks Lamin Indah tersebut bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga tidak boleh dilakukan pembangunan.
Sementara itu Sekretaris kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin, menambahkan pihaknya hanya bisa manut dengan keputusan pihak Pemprov Kaltim.
"Ya, terserah yang punya lahan mau dibangun atau tidak," kata Sugeng.
Menurutnya, sebagai pihak yang berwenang menerbitkan legalitas pembangunan Transmart, nyatanya dari Pemkot Samarinda pun belum juga menerbitkan IMB wahana yang sudah terkenal di kota-kota besar.
"Karena untuk mengubah fungsi, RTH jadi kawasan bisnis harus menunggu revisi dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang masih dalam tahap PK (Peninjauan Kembali). Tapi kalau tidak jadi dibangun ya tidak masalah, kan tidak banyak juga paling tidak sampai 10 persen," urai Sugeng.
Sugeng meyakinkan, posisi Pemkot Samarinda hanya sebagai pihak yang mengakomodir keinginan sejumlah pihak yang ingin melakukan pembangunan termasuk keinginan gubernur terdahulu.
"Saya juga tidak memaksa mereka (pemprov, red). Kami kan hanya mengakomodir," tutup Sugeng. (rm-1/nha)
